Megapolindonesia.com
BEKASI – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS, Ariyanto Hendrata melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/9/2017) siang. Ia menuding, jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak becus melakukan pengelola sampah di tempat tersebut.
Sebab, sejak diambil alih oleh Pemprov DKI pada 11 Juli 2016 lalu, sampai saat ini pengolahan sampah di TPST Bantargebang tak kunjung memperhatikan dampak lingkungan.
“Kita ke sini, karena masyarakat sekitar mengeluh, adanya bau busuk. Bau ini, bahkan sudah melebar hingga ke seluruh Kota Bekasi,” kata Ariyanto di lokasi.
Politisi PKS itu, menganggap, pengolahan sampah di TPST Bantargebang masih belum terbenahi dengan baik. Ia berjalan, masih banyak sampah yang terdampar, tidak pada titik pembuangannya.
Bahkan, berdasarkan pantauannya, situasi di TPST itu, sama sekali tidak berkosep ramah lingkungan. Pasalnya, banyak sampah terlihat menggenang di sepanjang jalan dan saluran got TPST Bantargebang. Kondisi tersebut, ia berujar, berdampak pada berkembangnya koloni lalat dan bau busuk yang menyengat.
“Kalau soal tidak adanya anggaran, itu soal klasik. 72 triliun anggaran DKI. Tapi bukan soal anggaran, ini niatnya tidak ada,”
Karena itu, ia menilai bahwa, dinas kebersihan provinsi DKI Jakarta belum siap mengelola TPST Bantargebang sendiri. Menurutnya, teknologi ramah lingkungan yang digembar-gemborkan pihak DKI Jakarta, hingga saat ini tidak terwujud di lapangan.
Ia pun mengusulkan, pengelola DKI Jakarta harus secepatnya melakukan perubahan-perubahan dalam mengelola TPST Bantargebang. Jika tidak, ia meminta agar sampah seluas 108 hektar milik ibu kota tersebut sebaiknya dipindahkan ke Bogor atau Depok.
“Kalau memang DKI tidak mau mengurus Bantargebang, silahkan pindah. Ke Bogor ke, ke Depok kek, kek mana kek. Lahan ini nanti kita beli, tanahnya buat warga Bekasi,” ucap Ariyanto dengan melangkah meninggalkan lokasi sidak.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim mengakui masih terdapat kelemahan pengelolaan sampah yang dikerjakan pihaknya. Namun, kata dia, sejumlah pembenahan terus diupayakan.
Seperti melakukan perapihan gunung sampah dengan membuat bentuk seperti tangga dan semakin kecil pada bagian atasnya. Bahkan, Pemprov DKI tengah jauh hari merencanakan pengelolaan sampah menggunakan teknologi.
“Keluhan-keluhan masyarakat, betul apa yang disampaikan masyarakat. Kita masih terus berupaya menekan timbulnya sampah melalui pemberdayaan sampah. Hanya saja, masih ada sedikit permasalahan dalam lelang di pihak 3,” pungkasnya. (Yd)
Megapol Indonesia 